VoiceJogja, Batam — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Kawasan Permukiman Tanjung Banun di Kota Batam, Kepulauan Riau. Proyek ini ditargetkan rampung pada September 2025 sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan sosial di wilayah pesisir dan perbatasan.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pengembangan kawasan ini tak hanya fokus pada infrastruktur dasar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang layak huni, tangguh, dan berkelanjutan. “Ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi upaya membangun masa depan masyarakat pesisir,” ujar Dody di Jakarta, Senin (4/8).
Tanjung Banun masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikembangkan secara kolaboratif oleh Kementerian PU, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Lokasi seluas 36,77 hektare itu sebelumnya merupakan kawasan perkebunan, tambak, dan peternakan, dengan dua komunitas utama: Kampung Melayu Tanjung Banun dan Kuala Buluh.
Menurut Rocky Adam, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau, progres fisik proyek saat ini telah mencapai 45,23%, sejak dimulai pada Desember 2024 dengan skema kontrak tahun jamak senilai Rp164,77 miliar.
“Pekerjaan yang kami tangani mencakup penyiapan lahan persil rumah, sistem air minum dan sanitasi, pembangunan Puskesmas Pembantu, penataan ruang terbuka hijau, hingga penghijauan,” terang Rocky.
Penyiapan lahan rumah dilakukan secara bertahap: 150 persil pada akhir Juni, 250 persil pada akhir Juli, dan 350 persil pada akhir Agustus 2025. Rumah-rumah di atas lahan tersebut nantinya akan dibangun oleh Kementerian Transmigrasi dengan tipe 45 dan dilengkapi utilitas dasar.
Dengan pendekatan terpadu dan kolaboratif, proyek ini diharapkan mampu menciptakan kawasan hunian baru yang tidak hanya layak tinggal, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pesisir yang inklusif. (MHD)
