YOGYAKARTA, voicejogja.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X melakukan peninjauan ke tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Selasa (21/10/2025). Langkah tersebut ditempuh sebelum menentukan dukungan terhadap pemerintah pusat yang berencana membangun fasilitas Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Tiga TPST yang dikunjungi yakni TPST Kranon di Kota Yogyakarta, TPST Bawuran di Kabupaten Bantul, dan TPST Tamanmartani di Kabupaten Sleman.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyamakan arah kebijakan pengelolaan sampah antara pemerintah daerah dan pusat, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan terbaik untuk DIY.
“Ini tadi pagi saya berembug dengan bupati/wali kota, untuk mempersamakan visi. Kami harus mengambil keputusan. Sampah ini menjadi investasi dan penyelesaian sampah yang ada di Yogya mau dikelola sendiri atau akan diserahkan kepada pemerintah pusat untuk ditangani,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan menyatakan bahwa Pemda DIY bersama kabupaten/kota perlu mempertimbangkan dua opsi dalam mengelola sampah, yakni dikelola secara mandiri atau melalui skema PSEL oleh pemerintah pusat.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat mendengarkan penjelasan dari pengelola TPST Tamanmartani Kalasan Sleman.
Lanjut Sri Sultan, Atau dilakukan oleh masing-masing daerah. Pilihan apa yang kita anggap paling baik bisa diambil bersama sebagai bentuk keputusan.
Masih tutur Sri Sultan, Untuk mendukung operasional proyek PSEL, dibutuhkan dukungan teknis termasuk pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari dari wilayah Yogyakarta Raya.
“Karena sekalipun diambil pusat, kami tetap menyediakan truk untuk mengangkut minimal 1.000 ton sampah per hari untuk masuk ke pabrikan sebagai bahan baku menjadi listrik,” jelas Sultan.
Proyek PSEL ini direncanakan akan dibangun di kawasan TPST Piyungan, Kabupaten Bantul, namun tidak boleh mengganggu infrastruktur yang sudah ada seperti TPS3R dan TPST lainnya.
“Karena cost ini sudah ada, atau sebaliknya baru saja dibangun, tapi akhirnya harus mangkrak. Kami punya problem pertanggungjawaban dengan BPK maupun BPKP, bagaimana hal-hal ini harus kami lakukan dengan clear dengan harapan di belakang hari tidak ada problem apapun di bidang hukum,” tegas Sri Sultan.
Pihaknya juga menekankan pentingnya koordinasi antar kabupaten/kota di wilayah Yogyakarta Raya agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam pengambilan keputusan terkait proyek ini.
“Keputusan tetap di kabupaten/kota karena sampahnya yang ada di kabupaten/kota. Tapi saya tidak mau mereka maunya sendiri-sendiri bernegosiasi dengan pemerintah pusat. Kita maunya pola pikirnya sama, dan saya bersedia membantu kabupaten/kota untuk kita bersama-sama menangani masalah ini,” ujarnya.
Petugas pemilah sampah di TPST Kranon Kota Yogyakarta melakukan proses pemilahan sampah.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa wilayah Yogyakarta Raya termasuk dalam tujuh wilayah yang telah diverifikasi secara nasional sebagai lokasi potensial pembangunan PSEL.
Yogyakarta Raya mencakup tiga wilayah, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
Selain Yogyakarta Raya, enam wilayah lainnya yang ditetapkan sebagai calon lokasi pembangunan PSEL adalah Denpasar Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Medan Raya, dan Semarang Raya.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan Pemkab Sleman siap berkomitmen dan bekerjasama dengan Pemda DIY dalam upaya penanganan sampah.
“Pemkab Sleman siap bekerjasama dan mendukung upaya pengelolan sampah bersama dengan Pemda DIY. Kami juga akan menggandeng dan mengkoordinir pihak swasta dalam rangka penanganan sampah khususnya di Sleman,” ujar Harda. (Mbah M)
Editor : Mukhlisin Mustofa/Red
