Jakarta, Nasionalku.com – Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi perhatian serius pemerintah. Melalui penguatan peta skala besar 1:5.000, Kementerian ATR/BPN menargetkan kepastian tata ruang yang lebih presisi guna mendukung perizinan dan investasi daerah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (29/01/2026). Rapat ini dipimpin langsung Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan difokuskan pada evaluasi capaian ILASPP tahun 2025 serta langkah percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai fondasi RDTR di daerah.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa ketersediaan peta skala 1:5.000 menjadi kunci untuk mempercepat penyusunan RDTR yang selama ini masih menjadi kendala di banyak daerah. Ia menjelaskan, pada 2024 penyusunan peta skala tersebut baru tuntas untuk Pulau Sulawesi dan baru dapat dimanfaatkan secara optimal pada pertengahan 2025, sementara kebutuhan RDTR terus meningkat.
Menurut Nusron, peta skala 1:5.000 memiliki nilai strategis karena mampu menampilkan detail batas persil, jaringan jalan, sungai, sempadan, hingga bidang tanah secara akurat. RDTR yang disusun berbasis peta ini akan menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Ia menilai belum meratanya ketersediaan peta skala besar tersebut membuat banyak pemerintah daerah kesulitan menyusun RDTR secara cepat dan presisi. Karena itu, percepatan produksi peta menjadi agenda penting agar kebijakan tata ruang dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan dan investasi.
Program ILASPP sendiri mulai dilaksanakan sejak Agustus 2025 setelah loan agreement disahkan oleh World Bank. Program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Dalam Negeri. Mulai 2026, ILASPP juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Ia menyebut, pada 2025 pihaknya bersama Kementerian ATR/BPN telah melakukan inventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi yang kemudian dinilai oleh Kementerian Keuangan dengan valuasi hampir Rp3 triliun.
Pelibatan Kementerian Transmigrasi dalam ILASPP dinilai akan membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan sekaligus meningkatkan nilai dan kepastian aset tanah transmigrasi. Hal ini diharapkan berdampak pada penataan ruang yang lebih tertib dan berkeadilan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan. Ke depan, rapat lanjutan akan digelar untuk membahas lebih rinci pelaksanaan ILASPP pada 2026.
sumber: Atr Bpn
