Jakarta, Nasionalku.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam pertemuan bersama para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Salah satu isu utama yang dibahas adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan upaya konkret mendorong penyelesaian konflik Palestina.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang hadir dalam pertemuan tersebut menilai Presiden Prabowo mengusung pendekatan realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia pada forum tersebut. Menurut Dino, dalam situasi geopolitik global saat ini, Board of Peace menjadi satu-satunya opsi diplomatik yang tersedia.
“Kesan saya, Presiden Prabowo mempunyai pendekatan yang realistis. Saat ini, satu-satunya opsi yang ada di atas meja adalah Board of Peace. Tidak ada opsi lain,” ujar Dino.
Ia menegaskan, Board of Peace bukanlah solusi instan atau jalan pintas penyelesaian konflik. Forum tersebut justru sarat risiko dan ketidakpastian, sehingga harus dijalani dengan penuh perhitungan. Meski demikian, Dino menilai Presiden Prabowo memahami sepenuhnya tantangan geopolitik yang menyertainya.
“Ini adalah sebuah eksperimen diplomasi. Bukan obat mujarab untuk semua persoalan. Namun, Presiden sangat realistis dalam memandang risiko dan peluangnya,” lanjut Dino.
Dino juga menyoroti pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim sebagai strategi penyeimbang. Ia mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap membuka ruang evaluasi apabila keterlibatan Indonesia bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional.
“Yang paling saya hargai, Presiden masuk dengan hati-hati dan selalu terbuka untuk keluar apabila langkah ini tidak sejalan dengan prinsip serta kepentingan nasional Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menekankan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace telah melalui proses konsultatif yang panjang. Ia menjelaskan, langkah tersebut didahului oleh dua rangkaian dialog intensif antarnegara mayoritas Muslim.
“Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dilakukan setelah melalui dua tahap konsultasi di antara negara-negara Islam,” ujar Hassan.
Menurutnya, keterlibatan delapan negara dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan sekaligus menjaga orientasi kemanusiaan tetap menjadi prioritas.
Hassan juga mengingatkan bahwa proses perdamaian internasional tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejarah diplomasi global menunjukkan, banyak inisiatif damai justru lahir di luar forum formal PBB.
“Artinya, kita tidak perlu bersikap apriori. Selama prosesnya menghasilkan kemajuan nyata, inisiatif di luar PBB tidak perlu dipandang secara negatif,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kelanjutan keterlibatan dalam Board of Peace, sesuai perkembangan situasi dan tujuan utama membantu rakyat Palestina.
“Kita berdaulat untuk memutuskan, apakah akan terus terlibat atau tidak. Semua bergantung pada sejauh mana proses ini berjalan sejalan dengan niat utama kita, yakni mendukung kemanusiaan dan perjuangan rakyat Palestina,” pungkas Hassan.
sumber: Infopublik.id
