Yogyakarta, Nasionalku.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh di Kota Yogyakarta. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi sesuai standar, menyusul adanya kasus keracunan di salah satu sekolah beberapa waktu lalu.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, mengatakan evaluasi dilakukan agar program MBG benar-benar tepat sasaran dan aman bagi anak-anak penerima manfaat.
“Yang ada kejadian (keracunan) langsung kita tutup. Lalu kita evaluasi tata kelola, proses bisnis, sampai rantai pasok bahan baku. Tujuannya agar makan bergizi benar-benar sampai dengan kualitas terbaik,” ujar Dadang usai pertemuan di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (6/11/2025).
Dadang menjelaskan, BGN juga mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta lebih aktif dalam pengawasan lapangan, termasuk memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kami minta Dinas Kesehatan jangan sembarangan keluarkan SLHS. Semua dapur harus memenuhi standar higienis, punya IPAL, dan lolos prosedur,” tegasnya.
Menurut Dadang, jumlah SPPG di Yogyakarta terus bertambah. Dari total 42 unit, sebanyak 18 sudah beroperasi dan 24 lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Saat ini, program MBG di Kota Yogyakarta melayani 124.003 penerima manfaat.
Hasto Wardoyo: Kebersihan dan Ketertiban Jadi Kunci
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyambut baik evaluasi yang dilakukan BGN. Ia menilai langkah itu membantu Pemkot memperkuat pengawasan agar pelaksanaan MBG semakin disiplin dan tertib.
“Saya senang karena BGN mempertegas agar Dinas Kesehatan dan BPOM bisa tegas menutup operasional SPPG yang belum layak. Kita ingin penegakan disiplin dilakukan dengan benar,” kata Hasto.
Hasto juga mengungkapkan, kasus keracunan yang sempat terjadi telah ditangani cepat oleh Pemkot. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya bakteri E.coli pada buah dan sayur yang diduga dicuci dengan air terkontaminasi.
“Saran dari BGN, gunakan air galon atau air PDAM yang sudah difilter agar bebas E.coli. Saya akan perintahkan Dinas Kesehatan untuk cek air di setiap dapur sebelum operasional,” tambahnya.
Selain menjaga kualitas makanan, Hasto juga menilai program MBG berdampak positif terhadap ekonomi lokal karena melibatkan banyak pelaku usaha kecil dan penyedia bahan pangan.
Fokus pada Pelatihan dan Pengawasan
Dalam kesempatan itu, BGN juga meminta agar pelatihan bagi penjamah makanan segera difasilitasi sebagai syarat penerbitan SLHS. Kolaborasi lintas instansi, termasuk Dinas Kesehatan dan BPOM, menjadi kunci keberhasilan program MBG di daerah.
“Kalau semua pihak berkolaborasi dan disiplin menjaga standar higienis, program makan bergizi ini bisa benar-benar jadi berkat bagi anak-anak Indonesia,” tutup Dadang.
sumber: Warta.jogjakota.go.id
