Kemenpar tanggapi serius “yellow card” UNESCO untuk Geopark Kaldera Toba dengan langkah konkret, dari edukasi geosite hingga dana Rp56,6 M untuk revitalisasi
Kilasinformasi.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bergerak cepat menanggapi peringatan “yellow card” atau kartu kuning dari UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba. Peringatan ini menjadi sinyal penting bahwa pengelolaan kawasan warisan dunia tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar global yang ditetapkan UNESCO.
Dalam pertemuan di Jakarta, Kemenpar mengundang Dr. Azizul Kholis, General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark (UGGp), untuk membahas langkah-langkah strategis. Azizul menyampaikan bahwa evaluasi terbaru dari UNESCO akan dilakukan pada 15 Juli 2025, dan pihaknya membutuhkan waktu dua bulan untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
Baca Juga, Kilasinformasi: Pasar Murah Hadir di Candibinangun: Langkah Nyata Sleman Ringankan Beban Warga
“Kami optimistis bisa kembali ke green card dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga daerah. Gubernur Sumatera Utara juga memberikan perhatian besar terhadap hal ini,” ujar Azizul.
Dalam rapat UNESCO Global Geopark yang digelar di Maroko pada September 2023, Kaldera Toba menjadi salah satu dari beberapa kawasan yang menerima peringatan. Daftar lainnya termasuk Gua Zhijindong (Tiongkok), Taman Nasional Luberon (Prancis), Madonie (Italia), serta Colca y Volcanes de Andagua (Peru).
Peringatan ini menandakan adanya sejumlah ketidaksesuaian terhadap kriteria UGGp, seperti pengelolaan warisan geologi, keterlibatan komunitas, kemitraan, serta promosi dan interpretasi kawasan.
Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menegaskan bahwa kementeriannya telah menyusun langkah-langkah konkret untuk menanggapi rekomendasi UNESCO. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembenahan teknis, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan.
Baca Juga, Kilasinformasi: Winda, Pelajar Skansa Batang Lolos Jadi Capaska Jateng 2025
Beberapa strategi utama yang tengah dijalankan Kemenpar antara lain:
Pemasangan panel interpretasi di sejumlah geosite untuk memperkaya narasi geologi dan nilai edukatif kawasan.
Penyelenggaraan event MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) untuk mendukung promosi Kaldera Toba sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp56,6 miliar untuk pengembangan infrastruktur dan kegiatan nonfisik di 8 kabupaten sekitar Danau Toba: Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir.
Tak hanya itu, revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Pulau Sibandang juga menjadi bagian dari agenda prioritas.
Kemenpar terus menjalin koordinasi erat dengan Badan Pengelola Kaldera Toba dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bahkan, pada 2026 nanti direncanakan penyusunan siteplan terpadu untuk berbagai geosite, sebagai upaya memperkuat manajemen geopark agar lebih sistematis dan terstandar global.
Baca Juga, Kilasinformasi: Bupati Batang: Biarkan Anak Bertanding Tanpa Tekanan, Prestasi Akan Mengikuti
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan penuh kepada pengelola Kaldera Toba. “Status UNESCO Global Geopark adalah sebuah kehormatan, tapi juga membawa tanggung jawab besar. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan kawasan ini sesuai prinsip keberlanjutan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan pariwisata nasional,” tegasnya.
Geopark Kaldera Toba bukan hanya simbol keindahan alam, tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian geologi serta budaya. Dengan semangat kolaboratif, upaya perbaikan yang sedang dijalankan diharapkan bisa mengembalikan status “green card” dari UNESCO. Lebih dari itu, Kaldera Toba diharapkan bisa menjadi model pengelolaan geopark berstandar internasional yang sukses di Asia Tenggara.
Sumber: Kemenpar
