Kilas, 9 Februari 2025 – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang berlangsung pada 9 Februari 2025, menggarisbawahi pentingnya peran pers Indonesia dalam mengawal peningkatan indeks negara hukum di Indonesia. Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menekankan bahwa pers memiliki fungsi yang sangat krusial dalam pengawasan sektor hukum, dan diharapkan dapat semakin mengukuhkan posisinya sebagai pilar penting dalam demokrasi Indonesia.
Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta pada Minggu (9/2/2025), Tholabi menyatakan bahwa pers memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengawal jalannya sistem hukum di Indonesia, agar terus meningkat seiring dengan perkembangan negara. “Pers Indonesia diharapkan semakin mengukuhkan sebagai pilar penting dalam demokrasi, secara khusus mengawal Indonesia dalam bernegara hukum,” ujar Tholabi.
Kemenag Gelar Temu Media Bahas Siaran Keagamaan pada Ramadan 2025
Penurunan Indeks Negara Hukum Indonesia
Tholabi juga mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, indeks negara hukum Indonesia mengalami stagnasi, bahkan peringkat Indonesia dalam indeks tersebut justru menurun. Berdasarkan data dari World Justice Project (WJP), pada tahun 2024, Indonesia tercatat berada di peringkat 68 dari 142 negara, padahal pada tahun 2023, Indonesia berada di urutan ke-66. Meskipun skor Indonesia stagnan di angka 0,53 dari skala 1, penurunan peringkat ini patut menjadi perhatian serius.
“Pada tahun 2024 peringkat Indonesia di angka 68 dari 142 negara, padahal tahun 2023 di urutan ke-66. Meski dari sisi skor stagnan di angka 0,53 dari skala 1,” jelas Tholabi. Penurunan ini menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk indikator pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak dasar yang mengalami penurunan. Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Peran Pers dalam Reformasi Hukum
Guru Besar UIN Jakarta ini menyoroti pentingnya reformasi hukum yang menjadi fokus utama dalam Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya dalam sektor pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak dasar. Tholabi menekankan bahwa program kerja pemerintahan yang terkait dengan reformasi hukum perlu didukung dan diawasi oleh media. “Pers memiliki peran penting untuk mengawal Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto khususnya di sektor reformasi hukum,” harapnya.
IWO Indonesia Rayakan HUT ke-7 dan HPN 2025, Wakil Bupati Indramayu Dukung Peran Pers
Tholabi juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya peningkatan indeks negara hukum di Indonesia, dengan pers sebagai salah satu mitra strategis yang akan memastikan proses berjalan dengan baik. “Kuncinya kolaborasi dari pelbagai kalangan, pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, termasuk pers untuk mengawal Indonesia dalam bernegara hukum dengan baik,” tandasnya.
Kolaborasi untuk Meningkatkan Indeks Negara Hukum
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media, menurut Tholabi, sangat penting dalam upaya meningkatkan indeks negara hukum Indonesia. Ia mengajak pers untuk terus berperan dalam mengawasi jalannya reformasi hukum, guna memastikan bahwa Indonesia semakin mendekati tujuan menjadi negara hukum yang kuat dan berkeadilan.
“Pers harus tetap berperan aktif dalam mengawal perjalanan negara hukum di Indonesia, serta memastikan bahwa reformasi hukum yang diusung oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik, demi tercapainya tujuan negara hukum yang lebih baik,” ujar Tholabi.
Tag: Guru Besar UIN Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, Pers Indonesia, Hari Pers Nasional 2025, Indeks Negara Hukum, Demokrasi Indonesia, Reformasi Hukum, Prabowo Subianto, Pengawasan Hukum, World Justice Project, Asta Cita.
sumber : kemenag RI
