Jakarta, Voicejogja.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat upaya penataan kawasan permukiman di berbagai daerah sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam agenda membangun dari desa dan dari bawah. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan masyarakat, Kementerian PU berkomitmen menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Sepanjang tahun 2025, terdapat tujuh lokasi prioritas program penataan kawasan, yaitu:
Kawasan Medan Belawan Bahari (Kota Medan)
Kawasan Permukiman Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang)
Kawasan Tanjung Banun (Kota Batam)
Kawasan Panjunan (Kota Cirebon)
Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang (Sulawesi Utara)
Kawasan Bahodopi (Kabupaten Morowali)
Kawasan Lelilef Waibulan (Kabupaten Halmahera Tengah)
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, pembangunan infrastruktur permukiman tidak hanya memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga menjadi instrumen sosial dan ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat.
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan,” ujar Dody.
Salah satu contoh nyata penerapan program ini adalah Penataan Kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Pulau bersejarah ini kini ditata sebagai destinasi wisata budaya Melayu dengan nilai investasi Rp36,98 miliar. Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memperbaiki drainase, menata jalan lingkungan, membangun plaza penyambut, serta memperindah kawasan dengan lanskap dan karya seni (storytelling dan artworks).
Sementara itu, Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari di Sumatera Utara difokuskan pada pengendalian banjir rob dan peningkatan kualitas lingkungan pesisir melalui normalisasi drainase, pembangunan reservoir air minum, dan penyediaan ruang publik. Dengan nilai proyek Rp18,89 miliar, program ini diharapkan mengurangi genangan sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat pesisir.
Di Kota Batam, Kementerian PU membangun infrastruktur dasar di Kawasan Tanjung Banun seluas 36,77 hektar sebagai bagian dari penanganan relokasi masyarakat terdampak Rempang Eco City. Pekerjaan ini mencakup jalan lingkungan, PJU, air bersih, TPS-3R, Puskesmas pembantu, dan ruang publik dengan anggaran Rp164,78 miliar.
Tak hanya di wilayah urban, pembangunan juga menjangkau daerah bencana. Di Sulawesi Utara, pemerintah membangun Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang di atas lahan 11,85 hektar, meliputi 287 unit rumah, fasilitas sosial, sekolah, dan tempat ibadah dengan nilai Rp115,92 miliar.
Selain itu, penataan kawasan Bahodopi (Morowali) dan Lelilef Waibulan (Halmahera Tengah) diarahkan untuk mendukung kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Melalui pembangunan drainase, ruang publik, dan sentra UMKM, program ini menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai pelengkap, Kementerian PU juga mengoptimalkan penataan kawasan Panjunan di Kota Cirebon untuk memperkuat struktur tanah dan memperindah pedestrian di kawasan yang sebelumnya kumuh. Dengan anggaran Rp4,67 miliar, proyek ini menargetkan penyelesaian pada Desember 2025 menggunakan teknologi Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) untuk menjaga stabilitas tanah.
Melalui langkah-langkah tersebut, Kementerian PU menegaskan peran strategisnya dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo , membangun Indonesia dari bawah, memperkuat fondasi sosial ekonomi, dan menghadirkan lingkungan hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat.
sumber: PU
