Jakarta, VoiceJogja.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendorong transformasi peran Inspektorat Jenderal (Itjen) dari sekadar pengawas menjadi strategic consulting partner atau mitra konsultasi strategis. Inisiatif ini digulirkan demi mewujudkan kinerja kementerian yang positif, transparan, dan berkesinambungan.
Inspektur Jenderal KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa Itjen adalah garda terdepan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi. Tanpa pengawasan yang kuat, kata dia, sebuah instansi akan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, hingga praktik korupsi.
“Peran Itjen sangat penting. Tanpa Itjen yang kuat, tujuan organisasi dan program prioritas nasional akan sulit tercapai,” ujar Latif dalam siaran resmi KKP, Kamis (18/9/2025).
Latif menjelaskan, strategi pengawasan kini diarahkan berbasis analisis data yang lebih mendalam. Data digunakan untuk mengidentifikasi risiko, mengukur kinerja, hingga memprediksi potensi masalah di masa depan (foresight).
Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan melalui embedded advisory dan kolaborasi Quality Control–Quality Assurance bersama unit kerja eselon I. Selain itu, ada mekanisme Post Audit untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Model ini mendorong sinergi lintas instansi sekaligus memacu unit kerja KKP melakukan inovasi, termasuk penerapan teknologi, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Nantinya, jika Itjen sudah mencapai kapabilitas level 5 (optimizing), maka Itjen akan menjadi unit pengawasan modern, proaktif, dan terpercaya. Hasilnya, tata kelola pemerintahan di KKP dapat berjalan lebih baik,” jelas Latif.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan. Pengawasan itu bukan hanya untuk mendeteksi penyimpangan dan mencegah kecurangan, tetapi juga untuk memastikan kualitas pencapaian program KKP semakin optimal. (MD)
