Isuenasional, Jakarta — Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan total terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menindaklanjuti kasus dugaan pengoplosan beras. Dugaan ini dinilai sebagai bentuk kejahatan sistematis yang merugikan masyarakat luas.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem, Cindy Monica Salsabila, menilai praktik ini bukan sekadar kecurangan dagang, tetapi sudah masuk kategori manipulasi sistemik oleh pelaku industri pangan skala besar.
“Kasus ini bukan hanya curang, tapi kejahatan sistematis. Ini harus disikat habis. Kami mendukung penuh langkah Pak Menteri,” tegas Cindy.
Ia juga menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab menjamin mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Untuk itu, pengusutan terhadap dugaan beras oplosan harus dilakukan menyeluruh dan transparan.
Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), meminta agar Kementan bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus ini. Ia berharap ada efek jera bagi pelaku usaha nakal agar praktik serupa tidak terulang.
“Kalau memang terbukti ada perusahaan yang nakal, harus ditindak. Diberi efek jera,” ujarnya tegas.
Komisi IV juga meminta laporan tertulis lengkap dari Kementan terkait hasil investigasi, langkah penindakan, serta rekomendasi kebijakan pencegahan beras oplosan ke depan.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Mentan Amran memaparkan hasil investigasi pengoplosan beras yang dilakukan di 268 titik di sentra lumbung padi nasional. Hasilnya, 212 sampel tidak memenuhi standar mutu dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pemeriksaan dilakukan secara objektif melalui 13 laboratorium independen di seluruh Indonesia. Atas hasil itu, Kementan telah menyampaikan surat resmi ke Kapolri dan Jaksa Agung, lengkap dengan bukti pendukung.
“Kalau beras kualitas biasa dijual Rp15 ribu padahal harga wajarnya Rp12-13 ribu, masyarakat yang dirugikan. Ini bukan sekadar oplosan, tapi manipulasi harga dan mutu,” ujar Mentan Amran.
Pemerintah kini tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Ke depan, Kementan berkomitmen memastikan perdagangan beras nasional bersih, adil, dan bermutu demi perlindungan konsumen.
Sumber: Infopublik.id
