Jakarta, VoiceJogja.com – Kementerian Pariwisata mengokohkan komitmen untuk menghadirkan akses informasi yang cepat, tepat, dan akurat, menjadikan pelayanan publik lebih transparan dan profesional. Forum Keterbukaan Informasi Publik 2025 menghadirkan diskusi dan apresiasi bagi unit kerja yang berhasil menerapkan prinsip ini, menegaskan bahwa keterbukaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi energi positif yang memperkuat tata kelola pemerintahan.
Penghargaan diberikan kepada PPID di berbagai institusi, mulai dari Poltekpar NHI Bandung, Poltekpar Medan, hingga Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, serta Deputi di lingkungan Kemenpar, sebagai bukti nyata bahwa keterbukaan informasi berjalan konsisten dan berkelanjutan. Penghargaan ini juga menegaskan peran Kemenpar dalam mendorong pelayanan publik yang inklusif, profesional, dan dapat diakses masyarakat luas.
Menteri Widiyanti menekankan bahwa keterbukaan informasi di sektor pariwisata menciptakan energi positif yang menyehatkan ekosistem birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sejak 2021, Kemenpar meraih predikat Badan Publik Informatif, dan tahun 2025 berhasil menjadi juara pertama kategori Badan Publik dengan Strategi Komunikasi Terbaik pada Information Transparency Awards 2025.
Forum ini juga menjadi ruang berbagi wawasan melalui diskusi panel yang menghadirkan narasumber seperti Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Arya Sandhiyudha, dan Kepala Biro Komunikasi KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce. Topik yang dibahas menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan kewajiban membebani, tapi kebutuhan dasar untuk tata kelola pemerintahan yang sehat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan langkah-langkah ini, pariwisata Indonesia tidak hanya menghadirkan destinasi menarik, tetapi juga menumbuhkan energi positif bagi masyarakat dan pelaku industri, membangun kepercayaan, serta menegaskan transparansi sebagai fondasi yang menyehatkan ekosistem pariwisata dan birokrasi.
sumber: Kemenpar
