Jakarta, Nasionalku.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kualitas layanan publik dengan mempercepat penyelesaian berkas pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa seluruh proses layanan kini dimonitor dan dievaluasi secara ketat demi memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan di internal benar-benar bersih. Organisasi harus sehat agar masyarakat sebagai pemohon punya kepastian—kepastian waktu, biaya, dan kepastian apakah urusannya bisa dilanjutkan atau tidak,” ujar Nusron dalam Rapat Evaluasi Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan yang digelar secara daring dan luring di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (18/11).
Nusron menilai perbaikan layanan tidak hanya soal memenuhi target administrasi, melainkan memastikan masyarakat mengetahui status berkas mereka tanpa harus menunggu terlalu lama. Sejak rapat internal dua pekan lalu, ATR/BPN mencatat progres signifikan dengan penurunan tunggakan hingga 18.000 layanan.
“Menuju tanggal 31 Desember tinggal beberapa pekan. Kita butuh akselerasi yang eksponensial agar tidak ada masalah pertanahan yang menggantung,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang melayani kebutuhan dasar masyarakat mengenai tanah dan ruang, Nusron menekankan wajibnya pola kerja baru yang memberikan kepastian di setiap tahap layanan. Setiap satuan kerja diminta memastikan kejelasan waktu, biaya, dan status kelayakan permohonan.
Ia juga mengingatkan soal persiapan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menggunakan anggaran APBN. Pengawasan dan akuntabilitas disebut menjadi fokus utama kementerian.
“Karena itu kita harus melakukan antisipasi secara konkret dan terukur,” jelasnya.
Untuk menjaga tata kelola agar tunggakan tidak berulang, Nusron membuka kemungkinan menerbitkan regulasi baru berbasis prinsip first in, first out pada awal 2026. Skema ini memastikan berkas diproses sesuai antrean tanpa celah penyimpangan.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi menyampaikan paparan teknis. Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan bersama Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi.
Rapat juga dihadiri para pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN, serta diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan 88 Kantor Pertanahan yang menjadi prioritas percepatan penyelesaian berkas.
sumber: Atr Bpn
