Isuenasional, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmen bersama dalam mendukung penyelesaian damai konflik global, termasuk di Palestina dan Timur Tengah. Kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/06/2025).
Pertemuan tersebut tidak hanya mempererat hubungan Indonesia-Malaysia, tetapi juga membahas sejumlah isu strategis internasional, seperti konflik Iran-Israel, kondisi Palestina, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
“Di tingkat global, kita membahas perkembangan konflik Iran-Israel, juga situasi terkini di Palestina. Kita tetap menganjurkan penyelesaian damai dari semua pihak,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers bersama.
Ia menambahkan, Indonesia dan Malaysia menyambut baik gencatan senjata antara Iran dan Israel dan berharap langkah itu menjadi awal dari penyelesaian damai yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan dukungan penuh kedua negara terhadap kemerdekaan Palestina melalui pendekatan two-state solution atau solusi dua negara.
“Hanya two-state solution yang bisa mengakhiri pertikaian tersebut. Indonesia dan Malaysia memandang perlu upaya kolektif global untuk mendorong penyelesaian konflik-konflik secara damai,” jelas Prabowo.
PM Anwar Ibrahim turut menyuarakan pentingnya peran ASEAN dan kerja sama bilateral dalam menghadapi tantangan global. Ia mengapresiasi kepemimpinan Indonesia, khususnya dalam menangani konflik di Gaza, Iran–Israel, serta ketegangan di Myanmar.
“Dalam menghadapi isu tarif dan kekangan hubungan antarbangsa, kekuatan kita adalah kekuatan domestik, bilateral, dan ASEAN,” kata PM Anwar.
Anwar juga menegaskan posisi tegas Malaysia terhadap agresi Israel, serta menyambut baik gencatan senjata sementara antara Israel dan Iran.
Pertemuan ini menjadi bukti keselarasan diplomasi antara Jakarta dan Kuala Lumpur dalam memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan. Kolaborasi ini sekaligus mengukuhkan peran strategis Indonesia dan Malaysia dalam dinamika geopolitik global.
Sumber: Setneg
