YOGYAKARTA, nasionalku.com – Pemerintah Kota Yogyakarta menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Sekolah negeri dipastikan gratis dan dapat diakses seluruh warga tanpa diskriminasi, termasuk bagi masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam kegiatan Advokasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang digelar di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Rabu (24/12/2025).
Hasto mengatakan, Kota Yogyakarta tidak memiliki sumber daya alam sehingga pembangunan sepenuhnya bergantung pada kualitas sumber daya manusia.
“Di Kota Yogyakarta ini kita tidak punya sumber daya alam. Yang kita miliki hanya sumber daya manusia. Kalau ingin maju, yang harus dikembangkan adalah manusianya,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar harus diiringi dengan kualitas pendidikan yang unggul, berkarakter, dan inklusif. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta telah mencapai angka 89 atau tertinggi secara nasional, tantangan terkait etos kerja dan produktivitas masih perlu diperhatikan.
Selain itu, Hasto menyoroti kondisi demografi Kota Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan penduduk negatif dengan angka kelahiran 1,65 serta proporsi lansia mencapai 16,2 persen, tertinggi di Indonesia.
“Kita jangan sampai mengalami growing old before growing rich. Pendidikan adalah kunci untuk mencegah itu,” tegasnya.
Dalam pelayanan pendidikan, Hasto memberikan instruksi tegas agar sekolah negeri benar-benar menjadi garda terdepan pelayanan publik.
“Saya instruksikan jangan sampai ada orang miskin tidak dilayani di sekolah negeri. Sekolah negeri harus gratis dan bisa diakses semua warga,” katanya.
Kebijakan pendidikan inklusif, lanjut Hasto, juga berlaku bagi penyandang disabilitas, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Semua difabel gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini sudah kita jalankan,” ujarnya.
Hasto juga menyinggung masih adanya anggapan di masyarakat bahwa kualitas sekolah negeri kalah dibandingkan sekolah swasta. Menurutnya, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Kalau sampai orang miskin terpaksa masuk sekolah swasta karena kualitas sekolah negeri tidak kita benahi, itu kesalahan pemerintah,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkot Yogyakarta mendorong setiap sekolah negeri memiliki keunggulan masing-masing, baik di bidang akademik, olahraga, seni budaya, riset, maupun penguasaan bahasa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori menyampaikan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Yogyakarta saat ini berada di peringkat keempat nasional dari 514 kabupaten/kota.
“Capaian ini sudah sangat baik, tetapi sebagai kota pendidikan kita tetap dituntut untuk terus meningkatkan indikator SPM,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih terdapat pekerjaan rumah terutama pada layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), seperti angka partisipasi, akreditasi satuan PAUD, serta kualifikasi tenaga pendidik.
Widyaprada Ahli Madya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY, Susi Anto, menjelaskan bahwa SPM merupakan instrumen penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.
“SPM ini menjadi rapor kinerja kepala daerah yang diterbitkan setiap tahun oleh Kemendagri,” jelasnya.
Susi juga mengapresiasi komitmen Pemkot Yogyakarta dalam pendidikan inklusif, termasuk keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan pelatihan guru pendamping khusus, yang dinilai menjadi contoh bagi daerah lain.
Sumber: warta.jogjakota.go.id
