YOGYAKARTA | NasionalKu.com, 9 Mei 2026 — Praktik politik gelandangan, politik berbasis kesukuan, dan politik yang memainkan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) ternyata belum hilang dari peta politik Indonesia, bahkan masih sering dipakai hingga sekarang. Hal itu ditegaskan oleh pengamat sosial dan politik, Johnson Erwin Sitohang. Menurutnya, cara berpolitik demikian tidak memiliki nilai etika dan prinsip, dan ia tegas menyebut pelakunya sebagai politikus-politikus badut.
Dalam penjelasannya, Johnson Erwin Sitohang juga menjawab dua persoalan besar yang sering menjadi perdebatan masyarakat: Pertama, apakah politik kesukuan dan SARA pasti akan selalu dimainkan jika seorang tokoh politik tidak menyukai atau berseteru dengan lawan politiknya? Kedua, apakah orang yang berasal dari suku berbeda tidak boleh memegang pimpinan partai politik di daerah yang mayoritas penduduknya didominasi suku lain?
Berikut pandangan lengkap dan rinci dari Johnson Erwin Sitohang:
Politik Gelandangan, Kesukuan dan SARA Masih Nyata Ada: Ciri Politikus Badut
“Jelas dan pasti, cara-cara berpolitik seperti itu masih ada, masih berjalan, dan kerap muncul terutama saat ada persaingan kekuasaan, pemilu, atau pergantian jabatan. Politik gelandangan artinya pelaku politik tidak punya pendirian, mudah pindah kubu, bergabung atau berpisah hanya demi keuntungan pribadi dan kekuasaan saja, tanpa memegang teguh prinsip atau visi perjuangan. Kemudian ada yang sengaja mengangkat dan membakar sentimen kesukuan, agama, atau perbedaan ras supaya masyarakat terpecah dan lawan politik jatuh nama baiknya.
Saya tegaskan: semua cara berpolitik seperti ini adalah gaya dan perbuatan politikus badut. Mereka tidak punya gagasan cerdas, tidak punya program nyata untuk menyejahterakan rakyat, tidak mau berdebat secara sehat. Tindakan mereka hanya seperti badut di panggung: berisik, membuat keributan, menarik perhatian, tapi tidak memberi manfaat apa-apa bagi bangsa dan negara. Tujuannya cuma satu: berkuasa dengan cara kotor dan murah,” tegas Johnson Erwin Sitohang.
Apakah Politik Kesukuan dan SARA Selalu Dimainkan Saat Tidak Menyukai Lawan Politik?
Menjawab pertanyaan apakah setiap kali ada ketidaksukaan atau perseteruan antar tokoh politik pasti akan dimainkan isu kesukuan dan SARA, Johnson Erwin Sitohang menjelaskan:
“Memang benar, dalam banyak kasus, ketika seseorang atau kelompok tidak menyukai lawan politiknya, merasa kalah gagasan, atau tidak mampu bersaing secara sehat, maka jalan pintas yang diambil adalah menyeret isu kesukuan dan SARA. Ini menjadi senjata utama para politikus badut. Tapi ingat: ini bukan hukum yang pasti berlaku selamanya, bukan aturan mutlak. Hal itu hanya terjadi kalau yang berpolitik adalah orang-orang yang tidak beretika, tidak berilmu, dan tidak peduli persatuan.
Kalau pelaku politiknya berkualitas, dewasa, dan mengutamakan kepentingan umum, sekalipun sangat berbeda pendapat atau tidak suka satu sama lain, persaingan tetap berjalan bersih. Mereka akan bertanding lewat gagasan, kerja nyata, dan janji yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, masalahnya bukan pada perseteruannya, tapi pada kualitas dan watak pelaku politiknya.”
Ia juga mengingatkan bahwa praktik ini melanggar hukum, merusak kerukunan, dan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia yang beragam.
Apakah Suku Berbeda Boleh Memimpin Partai di Daerah Didominasi Suku Lain?
Menyangkut pandangan yang menganggap “orang beda suku tidak boleh memimpin partai politik di daerah yang dikuasai atau didominasi suku tertentu”, Johnson Erwin Sitohang menilai anggapan itu salah besar, pemikiran sempit, dan hanya akal-akalan politikus badut supaya bisa terus berkuasa dan menguasai wilayah tertentu.
“Jawabannya: Boleh, sangat boleh, dan sama sekali tidak ada larangan. Baik menurut Undang-Undang Dasar, aturan negara, maupun aturan dasar partai politik, tidak ada ketentuan yang melarang seseorang memimpin hanya karena beda asal usul suku atau daerah.
Tapi saya tambahkan satu hal penting: tidak masalah dan sangat wajar jika orang dari suku berbeda memimpin partai politik di daerah lain, asalkan ia mendapat dukungan, kepercayaan, dan dorongan kuat dari masyarakat serta kader partai setempat. Kalau warga dan kader setempat menerima, mendukung, dan percaya kemampuannya, maka orang itu berhak penuh memimpin. Justru itu bukti nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Memimpin itu ukurannya adalah kemampuan, integritas, amanah, visi, dan dukungan rakyat — bukan ukuran asal-usul suku. Anggapan ‘harus orang suku sendiri yang memimpin’ itu hanya cara menanamkan politik kesukuan supaya rakyat terpecah dan mudah diatur. Itu pemikiran kuno, sempit, dan harus kita buang jauh-jauh,” jelasnya lagi.
Pesan dan Harapan!
Di akhir pernyataannya, Johnson Erwin Sitohang mengajak seluruh elemen masyarakat dan kader politik agar makin cerdas, makin kritis, dan makin peka dalam melihat fenomena politik. Masyarakat diminta menolak keras politik gelandangan, politik kesukuan, dan politik SARA, serta berhenti mendukung para politikus badut.
“Mari kita bangun budaya politik yang sehat. Jangan lagi termakan isu pemecah belah. Pilihlah pemimpin dan tokoh politik yang punya prinsip, bekerja nyata, menjaga persatuan, dan mau berjuang untuk kepentingan rakyat semua, tanpa melihat asal-usul suku, agama, atau ras. Demokrasi kita hanya akan kuat kalau kita semua berani menolak cara politik kotor dan mendukung keberagaman sebagai kekuatan bangsa,” tutup Johnson Erwin Sitohang mengakhiri pernyataannya.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi: Johnson Erwin sitohang.
(Red / Handoko a.w)
