Banyuwangi, Nasionalku.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan momentum peringatan Hari Kartini untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.
Melalui forum “Rembug Perempuan” yang digelar di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, Selasa (21/4/2026), pemerintah daerah menyerap berbagai aspirasi sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah.
“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak,” ujarnya.
Menurut Ipuk, peran perempuan tidak hanya terbatas dalam lingkup keluarga, tetapi juga mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, hingga kepemimpinan.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah pembangunan yang lebih inklusif, sekaligus mendorong lahirnya perempuan yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menjelaskan bahwa peserta forum dibagi dalam empat kelompok diskusi tematik.
Keempat tema tersebut meliputi literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan, serta bisnis dan ekonomi kreatif.
Sebelum forum berlangsung, peserta telah melakukan kunjungan ke sejumlah organisasi perangkat daerah untuk mengumpulkan data sebagai bahan diskusi.
“Setiap kelompok didampingi fasilitator untuk merumuskan rekomendasi yang konkret dan aplikatif,” jelas Suyanto.
Dalam diskusi, berbagai aspirasi mengemuka. Perwakilan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Zulfi Zumala, mengusulkan penguatan literasi digital bagi anak dan orang tua, termasuk penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan terkait kekerasan digital.
Selain itu, peserta juga mendorong peningkatan literasi keuangan, pelatihan keamanan digital, serta pemanfaatan media sosial untuk produktivitas ekonomi.
Usulan lain mencakup penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan melalui program “Kanggo Riko”, peningkatan layanan kesehatan mental, hingga penyediaan hotline kesehatan.
Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan Banyuwangi yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai penggerak pembangunan daerah.(Hs)
Sumber: Infopublik.id
